Bineka.id- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Sugiarto meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inpektorat melakukan pendampingan dan pengawasan terkait penggunaan Bantuan Keuangan Umum (BKU) untuk Desa.

Hal ini dilakukan, supaya ada kesamaan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang tersistem antar instansi terkait dan agar tercipta pendampingan administrasi yang benar dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pengawasan dilakukan supaya dapat mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penggunaan BKU. Artinya, BKU ini harus digunakan sesuai dengan peruntukannya yang sudah diatur dalam juklak dan juknisnya," kata Sugiarto, Kamis (14/04/2022) siang.

Tidak hanya itu, Politisi partai Golkar menyampaikan terkait penyaluran dan penggunaan BKU memang harus dilakukan pendampingan serta pengawasan sebagaimana mestinya. Sebab pendampingan ini sangat penting, supaya pemerintah Desa tidak salah langkah dalam menggunakan BKU tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Sugiarto menyebut fasilitas umum milik Desa seperti jalan Desa, jalan lingkungan, drinase, gorong-gorong dan lainnya yang menjadi aset Desa tidak bisa lagi dibangun dengan menggunakan dana APBD. Jadi, pembangunan fix menggunakan BKU.

"Untuk itu saya mendorong adanya hal tersebut. Kalau perlu, buat tim khusus yang sekiranya bisa berfungsi untuk mendampingi sekaligus mengawasi. Harapannya, pembangunan maksimal dan dampaknya ke masyarakat bisa dirasakan betul," lanjut Sugik.

Menurutnya, BKU ini dapat diartikan menjadi solusi utama bagi Desa atas terbatasnya Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD). Ia berharap, ini bisa dimaksimalkan betul agar tidak terjadi ketimpangan yang akhirnya membuat masyarakat yang mengalami kerugian. "Saya mendukung penuh pembangunan desa untuk lebih maju dan lebih baik ke depan," tambahnya. (Roh)