bineka.id - Meskipun tanpa PDI Perjuangan dan Gerindra yang belum juga menyerahkan nama calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029, DPRD Jatim tetap mengelar Rapat paripurna Senin (30/9/2024).
Dalam rapat istimewa tersebut Musyafak Rouf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Blegur Prijanggo dari Partai Golkar serta Sri Wahyuni dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2024-2029.
Sekretaris DPRD Jawa Timur, M Ali Kuncoro mengatakan, bahwa keterlambatan penetapan Ketua dan wakil DPRD Jatim ini, dikarenakan molornya beberapa partai besar yang belum menyerahkan daftar nama calon pimpinan (definitif) kepada pihak DPRD Jatim.
Ali Kuncoro juga menyebut, bahwa dari Partai PDI Perjuangan sampai saat ini masih belum menyerahkan, dan partai Demokrat sendiri menyerahkan daftar nama calon pimpinan definitif sehari sebelum digelarnya Paripurna DPRD Prov. Jatim.
"Tidak harus lengkap, melainkan satu pun bisa masuk. Terakhir tadi malam itu partai Demokrat. Jadi yang pertama masuk itu Golkar, terus PKB, dan Demokrat. Namun, yang belum sampai saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra," ujar M Ali Kuncoro di Gedung DPRD Jatim, Senin (30/9/2024).
Disisi lain, Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad juga menjelaskan, bahwa beberapa hari lalu partainya sedang dalam tahap akhir untuk menyerahkan nama calon pimpinan DPRD. Dan nama Alvis dan Dayat juga sudah di kunci
"Partai juga sudah mengusulkan dua nama, Alvis dan Dayat, ke DPP. Insya Allah dalam satu atau dua hari ke depan, keputusan final akan keluar," ungkap Sadad.
Di sisi lain, PDI Perjuangan yang juga belum menyelesaikan proses penetapan calon pimpinan, mengatakan bahwa semua masih dalam pembahasan di tingkat pusat. "Keputusannya ada di DPP, jadi kami menunggu. Begitu ada keputusan, pasti akan kami sampaikan," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari.
Oleh karena itu, lanjut Ali Kuncoro mengatakan, pihaknya tidak akan menunggu terlalu lama untuk melakukan paripurna. Pasalnya, jika tidak segera dibentuk Ketua dan Wakilnya, maka fungsi DPRD Jatim ini tidak akan bisa segera mungkin berjalan.
"Mau tidak mau, paripurna ini harus segera mungkin digelar. Karena ini sudah terlalu lama molornya," tutupnya. Din